DPP Apegi akan Putus Mata Rantai Perdagangan Gambir


LIMAPULUH KOTA, RIAUSATU.com – Harga gambir sejak sekitar dua tahun terakhir hampir tidak pernah lagi menunjukkan gejala akan membaik. Justru kabar terbaru yang diterima menyebutkan, sejumlah importir gambir dari negara tujuan ekspor, yaitu India, menyetop untuk membeli komoditas gambir dari Indonesia.
Nasib petani gambir makin tidak berketentuan? Boleh jadi. Tapi bagi Ir. Rinaldi, Ketua DPP Apegi (Asosiasi Petani Gambir Indonesia), keputusan para importir gambir di India itu bukan berarti “kiamat” bagi para petani gambir, terutama di Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan sentra utama produsen gambir di Sumatera Barat. “Saya justru menilai hal itu sebagai langkah awal untuk bangkit,” katanya.
Caranya? “Para petani gambir harus komit untuk menghasilkan gambir berkualitas,” katanya. Kalau upaya itu berhasil dilakukan, menurut Rinaldi, ia yakin gambir akan bisa dijual minimal Rp25.000/kg, jauh di atas harga terakhir di pasaran yang hanya bergerak dengan kisaran Rp12.000-Rp14.000/kg. “Kalau sudah Rp25.000/kg, para petani pemilik ladang gambir sudah diuntungkan,” katanya.
Berupaya menghasilkan gambir bermutu hanya satu langkah yang dilakukan Rinaldi untuk mengatrol kembali harga jual gambir di pasaran. Langkah strategis lainnya adalah dengan memutus mata rantai perdagangan gambir yang lumayan panjang selama ini, yang membuat cost menjadi tinggi. Sebab, menurut Rinaldi, mata rantai perdagangan yang panjang itu, sepenuhnya menjadi beban petani.
Upaya memutus mata rantai perdagangan ini dilakukan dengan cara menjual langsung kandungan utama gambir, katechin, ke pihak-pihak produsen yang membutuhkan, terutama yang di dalam negeri. Selama ini sejumlah industri yang membutuhkan katechin sebagai bahan baku industerinya, membeli katechin dari Singapura. “Padahal katechin yang dijual di Singapura itu berasal dari gambir, yang sebagian besar dihasilkan di sini,” ia menambahkan.
Untuk mengaplikasikan gagasannya, alumnus UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta ini bersama kelompok tani yang dipimpinnya, saat ini sedang membangun rumah produksi gambir di Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. “Ditargetkan dalam dua bulan ke depan rumah produksi gambir ini sudah bisa dioperasikan,” tambahnya.
Didanai APBN melalui Kementerian Dalam Negeri, menurut Rinaldi, dari Rp75 juta dana yang dialokasikan untuk membangun rumah produksi gambir itu, sebanyak Rp40 juta di antaranya dimanfaatkan buat pengadaan mesin produksi gambir, yang dihasilkan para mahasiswa Politani Universitas Andalas (Unand) di Tanjung Pati. Sebagian dana lainnya untuk biaya pembangunan rumah produksi dan operasional kelompok.
Kelak kalau sudah dioperasikan, menurut Rinaldi, mesin pengolah gambir itu akan mampu mengolah sekitar 700 kg daun gambir menjadi kandungan-kandungan gambir yang dibutuhkan dunia industeri seperti katechin dan bahan-bahan kandungan lainnya. “Kita akan menerapkan kontrol mutu yang ketat sehingga produksi  yang dihasilkan benar-benar dari kandungan yang dibutuhkan oleh pasar,” jelasnya.
Selain di Koto Alam, menurut Rinaldi, rumah produksi serupa juga tersebar di enam kenagarian lainnya di Kabupaten Limapuluh Kota. Kalau kelak ketujuh rumah produksi itu sudah beroperasi dengan kapasitas masing-masing 700 kg daun gambir/hari, maka secara total akan mampu mengolah 5 ton daun gambir menjadi bahan kandungan gambir yang dibutuhkan oleh dunia industeri.
Bagi Rinaldi, angka produksi sebanyak itu dinilai sudah cukup memadai untuk bergaining atau menandatangani MoU (memorandum of understanding) dengan dunia industeri yang membutuhkan katechin sebagai bahan utama produknya. “Kita sejauh ini juga telah menjajaki langkah ke arah sana,” tambahnya. “Beberapa di antaranya malah sudah mendekati tahap finalisasi,” sebut Rinaldi.
Kalau kelak rumah produksi gambir telah beroperasi dengan kualitas produk yang terjamin, dan pada gilirannya upaya seperti itu memang mampu mendongkrak nilai jual gambir; Rinaldi yakin para petani gambir yang selama ini terjebak dengan pola-pola tidak baik dalam memproduksi gambir, akan mengikuti tata cara yang dilakukan oleh rumah produksi gambir yang digagasnya itu.
“Kebanyakan masyarakat menunggu bukti, baru mau melakukan sesuatu yang dianggap baik,” dalih Rinaldi. Kalau sekadar retorika dan teori belaka, tambahnya, diyakini tidak banyak petani yang tertarik diajak berbuat ke arah yang lebih baik. “Bisa-bisa kita hanya menjadi sasaran cemoohan. Maklum, sebagian di antara mereka selama ini sudah keenakan memproduksi gambir sesukanya.”
Melibatkan kelompok dalam upaya mengelola dan mengoperasikan rumah produksi gambir, menurut Rinaldi, tentunya bukan tanpa tujuan. “Dengan berkelompok, bargaining para petani makin kuat, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus kepentingan lain, terutama pemilik modal yang selama ini terkesan mengeksploitasi petani tanpa sama sekali memikirkan nasib mereka,” tandasnya.
Cara berkelompok juga diyakini sebagai upaya membebaskan petani gambir dari jeratan para pengijon, yang selama ini terkesan seakan “berladang” di punggung petani gambir. “Murah atau mahalnya harga gambir hampir tak berpengaruh kepada para pengijon,” sebutnya. “Justru yang sering merasakan akibatnya adalah para petani, terutama di saat harga gambir jatuh,” ia menambahkan. (e2)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: